Hubungi BungRam    

Pelarangan Mudik Lebaran dan Politisasi Kebijakan


Pemerintah resmi melarang masyarakat untuk melakukan mudik lebaran tahun ini melalui surat edaran Satgas Penanganan Covid-19. Dalam SE tersebut, dijelaskan bahwa setiap anggota masyarakat dilarang melakukan perjalanan antarkota/kabupaten/provinsi/negara untuk tujuan mudik. Lantas, apakah mudik lokal atau jarak dekat tetap diizinkan? 


Menurut Doni Monardo, ketua Satgas Penanganan Covid-19, penularan Covid-19 terjadi karena adanya interaksi antarmanusia. Oleh karena itu, Doni berharap agar mudik Lebaran tahun ini, baik jarak jauh maupun lokal, dapat ditiadakan. Hal tersebut ia sampaikan saat  Rapat Koordinasi Satgas Penanganan Covid-19 Nasional.


 "Jangan dibiarkan terjadi mudik lokal, kalau terjadi mudik lokal artinya ada silaturahmi, ada salam-salaman, ada cipika-cipiki, artinya apa? Bisa terjadi proses penularan satu sama lainnya," kata Doni. 


Faktanya, hingga kemarin tanggal 12 Mei 2021, siaran langsung salah satu stasiun TV swasta menunjukkan arus mudik yang luar biasa, di tengah pelarangan mudik oleh pemerintah dengan dalih penularan Covid-19 sehingga menyebabkan apa yang dikhawatirkan munculnya “cluster mudik lebaran”.


Apa yang terjadi sesungguhnya dengan fakta yang berlawanan antara kebijakan pemerintah dengan sikap masyarakat urban yang sudah bertahun-tahun melakukan tradisi tahunan itu? Bahkan ada sebuah fenomena luar biasa, sebutlah kenekatan seseorang yang tidak bisa tidak untuk mudik, hingga ia melakukan mudik dengan berjalan kaki dari Ciamis ke Sumedang karena tidak ada kendaraan umum yang bisa mengantarnya.


Kebijakan setangah-setengah penanganan Covid-19 


Sebuah penelitian, dimuat dalam jurnal ilmu pemerintahan mengidentifikasi adanya inkonsistensi kebijakan pemerintah   pusat  yaitu tidak jeas arah  kebijakan  karantina  wilayah,  kebijakan  transportasi  yang berubah-ubah  dengan  cepat,  serta  ketidaktransparan  pemerintah  pada beberapa kebijakan.  Akibat  dari  inkosistensi  ini  berimplikasi  pada  daerah, antara lain daerah kekurangan anggaran, meningkatnya jumlah pasien positif di  daerah,  menurunnya  kesadaran  masyarat  mematuhi  aturan.  Berdasarkan hal  tersebut,  Pola  hubungan  kebijakan  yang  dibangun  pemerintah  dalam  hal penanganan Covid-19 di Indonesia adalah sentralistik (Top Down).

 

Namun kebijakan sentralistik penanganan pandemi ini kemudian malah nampak tidak konsisten, dan cenderung banyak intrik politiknya. Pengamat menyebutnya sebagai politisasi pandemi. Dampak sosialnya – menurut saya – jadi meluas kepada perilaku masyarakat yang abai dan kurang disiplin dalam menjalani protokol kesehatan.  

 

Kita akan tercengang melihat ramainya pasar tradisional dan pertokoan serta pasar swalayan yang dipadati pengunjung menjelang lebaran. Tradisi berbelanja, atau saya kini lebih cocok menyebutnya ‘budaya konsumerisme lebaran’ selalu menjadi ciri khas perayaan hari raya di Indonesia ini. Kita punya dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, keduanya menyiratkan sebuah peristiwa sakral dalam peribadatan umat Islam. Bahkan menurut saya, Idul Adha lebih fenomenal ketimbang Idul Fitri. Hanya saya kesemarakannya lebih kentara pada saat orang-orang merayakan Idul Fitri. Idul Adha seakan adalah khusus Hari  Rayanya para ‘hujjaj’. Kegembiraannya lebih identik dengan pemotongan hewan kurban. 

 

 

Terkait kebijakan penanganan pandemi Covid-19, Indonesia pada awal mulanya dapat dikatakan menyepelekan isyu penyebaran virus ini, bahkan  menurut  Wijayanto  selaku  Direktur  Center  untuk  Media  Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) terdapat 37 pernyataan blunder pemerintah  berkaitan  dengan  virus  Covid-19  ini  dari  sejak masa pra krisis, awal krisis, masa krisis.  Dan kini, setelah setahun lebih kita menghadapi krisis pandemi, banyak kebijakan pemerintah yang sering menunjukkan inkonsistensi tersebut. 

 

Di tengah pelarangan mudik, pembukaan masuknya TKA (Tenaga Kerja Asing) asal China menodai semangat publik yang berusaha serius menjalankan kebijakan pembatasan, hingga peraturan pelarangan mudik. Ironis! Sentimen tentang pandangan bahwa pemerintah tidak serius menangani penyebaran Covid-19 nampak kasat mata.

 

Pelarangan mudik tidak segaris lurus dengan kebijakan penutupan warga negara asing yang masuk, yang tentu sama, bahkan lebih berbahaya konsekwensilogisnya terhadap penularan virus- apapun alasannya. Tapi, lagi-lagi, kebijakan penguasa, ibarat kata BH Raven (social influence of power-1965) menunjukkan prototipe kekuasaan koersif negatif, atau bisa juga kekuasaan yang ‘legitimate’.

 

Dikutip dari tulisan Jaya Suprana pada artikel pendek media daring Republika, bahwa apa yang terjadi itu adalah semacam paradoks politik ketenagakerjaan. Fakta bahwa akibat pandemi Covid-19 banyak korban PHK tenaga kerja di berbagai sektor,  Bahkan Presiden Jokowi sudah menggagas Kartu Prakerja demi membina warga agar mampu mengembangkan kemampuan diri masing masing demi bisa bekerja di lapangan kerja sesuai kemampuan masing masing.

Menteri Tenaga Kerja juga sudah jungkir balik sampai babak belur berusaha menciptakan lapangan kerja. Pendek kata saya sangat menghargai dan berterima kasih atas upaya pemerintah membuka lapangan kerja bagi seluruh warga Indonesia.  Namun di sisi lain dengan alasan pembangunan infra struktur pemerintah mengeluarkan kebijakan yang didukung oleh Omnibus Law untuk mendatangkan sebanyak mungkin pekerja asing  dari luar negeri untuk bekerja demi mencari nafkah di dalam negeri di Indonesia. 

Kebijakan tersebut berlandarkan alasan  alasan Indonesia tidak punya warga yang mampu mengerjakan pekerjaan warga asing yang sengaja didatangkan dari luar negeri.

Kemudian, permasalahan makin membingungkan sebab mantan Deputi Menristek, DR Idwan Suhardi menegaskan bahwa pada hakikatnya warga bangsa Indonesia mampu mengerjakan apa pun yang mampu dikerjakan warga asing di persada Nusantara ini asal diberi kepercayaan dan kesempatan. (Nampak naif dan membingungkan).

Tulisan ini saya tutup dengan komentar Ali Mochtar Ngabalin, tenaga ahli Kantor Staf Kepresidenan soal kedatangan ratusan TKA asal China beberapa waktu lalu, saat masyarakat dilarang untuk melakukan mudik:

“Proyek Strategis Nasional itu, diregulasi dijelaskan tentang expert. Mereka yang memiliki kemampuan," (bukan masalah kesehatan!)


[BungRam-13052021]

 


Bagikan