Politisi Pembohong dan Keruntuhan Demokrasi
Politisi Pembohong dan Keruntuhan Demokrasi

“A lie doesn’t become truth, wrong doesn’t become right and evil doesn’t become good, just because it is accepted by majority.”
Pada tahun 2016, ramai sebuah istilah dalam dunia politik internasional dan dijadikan “word of the year” oleh kamus bahasa Inggris oxford, yaitu kalimat “post truth”. Karena kata tersebut begitu banyak digunakan oleh umat manusia, terlebih pada peristiwa terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat dan keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa (Brexit). Pada kedua momen itu, berita hoax (bohong) dengan sangat mudah disebarkan kepada masyarakat luas dan mempengaruhi opini publik.
Politik ‘post truth’ menurut para pengamat adalah sikap politik yang memiliki ciri para pegiat terus mengulangi poin-poin pembicaraan mereka, bahkan ketika media, poitisi, aktivis di lapangan yang mempertanyakan hal yang disampaikan itu, dan yang lain memberikan bukti yang bertentangan dengan poin-poin pembicaraannya.
‘Post truth’ secara definisi berarti pasca kebenaran. Dikaitkan dengan aktifitas politik, disebut juga politik pasca-faktual dan politik pasca-realitas, adalah budaya politik di mana perdebatan dibingkai sebagian besar oleh daya tarik emosi yang terputus dari perincian kebijakan , dan oleh pernyataan berulang dari poin pembicaraan yang bantahan faktualnya diabaikan.
Politisi melakukan tindakan kebohongan adalah bagian dari upaya untuk memenangkan ‘pertarungan’. Politik kebohongan memiliki dua keuntungan, pertama kebohongan diramu dalam bentuk informasi yang nampak fakta dengan bantuan nukilan-nukilan berita tentang lawan politiknya, disebarkan melalui saluran-saluran media sosial pendukungnya, dan berakhir dengan opini publik yang dianggap nyata. Kedua, kebohongan kecil dari fakta yang diputarbalikkan melalui media, diulang-ulang dan dinarasikan dengan rapih terintegrasi dengan beberapa fakta, maka orang akan menganggap itu bukan kebohongan, sehingga sulit dijadikan bahan berkonsekwensi hukuman. Karena jika itu didebatkan secara ilmiah, sebagaimana Donal Trump lakukan terhadap lawan politiknya dan publik Amerika pada umumya, ia tidak bisa dikatakan sebagai sebuah kejahatan. Komunikasi politik menggeser nalar dan emosi lewat politik pasca kebenaran.
Ketika manusia hidup di dalam kebohongan dan menganggap hal tersebut tidak lagi sebagai masalah besar. Bisa dikatakan bahwa era post-truth melahirkan suatu banalitas kebohongan yang membuat akal budi manusia kesulitan untuk melihatnya secara jelas. Ruang publik masyarakat modern tidak lagi kondusif untuk menyingkirkan kebohongan dan memeluk kebenaran. “Cakar” era post-truth semakin lama semakin kuat tertanam dalam diri setiap manusia tanpa batas negara ataupun kebudayaan, terlebih karena dibantu penyebarannya lewat media sosial dan internet.
Tinggalah demokrasi sebagai ciri peradaban negara modern memasuki waktu keruntuhannya. Kita akan mengenal demokrasi sebagai sebuah ‘paket’ yang enggan dibuka karena hiruk pikuk kehidupan jauh lebih menarik perhatian melalui perang kebohongan para politisi. Keuntungan yang dikalkulasi melalui politik pasca kebenaran lebih menarik daripada paket demokrasi tadi.
Kini kita hanya bisa berupaya merekonstruksi nalar kritis kita di tengah kuatnya arus kebohongan politisi. Kita perlu menempatkan dan me-reset cara kita melakukan interaksi sosial via media sosial, cara kita memandang internet dan komunikasi digital lainnya. Banyak orang merumuskan internet sebagai suatu realitas, atau di banyak kajian digunakan istilah hyper-reality. Akibatnya, banyak orang merasa bahwa media sosial online merupakan komunitas global di mana manusia berinteraksi dan juga saling membentuk persepsi. Dan akhirnya perlu diakui rekonstruksi nalar manusia pada era pasca kebenaran bukanlah pekerjaan yang mudah karena hal ini berkaitan dengan kesadaran dan penyadaran bersama. “Racun” kemudahan yang ditawarkan oleh internet tampaknya sudah begitu kuat merasuki kehidupan manusia pada masa ini, di alam demokrasi ini. Bagaimana kekuasaan mengatahkan opini? Bagaimana kekuasaan mengatur chanel hukum negara demi kepentingan sesaat? Dan akhirnya bagaimana keruntuhan nilai demokrasi kita susun kembali puing-puingnya?
[BungRam-April-08-20]
Bagikan supaya bermanfaat
Explore

Inilah Daftar Negara Teraman di Dunia
World Population Review baru-baru ini merilis daftar negara-negara teraman di dunia. Selain juga menyebutkan beberapa negara yang tidak aman.
Dalam indeks perdamaian global, ada sekitar 20 negara teraman di dunia. Islandia menduduki perungkat ke-1.

Hadiah Untuk Guru di Hari Guru
Memberi hadiah adalah sesuatu yang baik. Di dalam agama Islam bahkan saling memberi hadiah sangat dianjurkan. Namun memberi hadiah sebagai bagian dari berharap imbalan atas hubungan kerja atau kepentingan tertentu dari pemberi kepada penerima dapat dikategorikan suap atau gratifikasi, sebagaimana siebutkan dalam pasal 12B pada UU No 20 Tahun 2001.

Masa Depan Anak-Anak Gaza
Dampak sebenarnya dari perang terbaru di Palestina dan Israel ini akan diukur dari kehidupan anak-anak – mereka yang hilang akibat kekerasan dan mereka yang selamanya berubah karenanya. Tanpa adanya penghentian pertempuran dan akses kemanusiaan penuh, kerugian yang ditimbulkan akan terus meningkat secara eksponensial.

Mengembangkan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) pada Implementasi Kurikulum Merdeka
Prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah ini bertujuan untuk membantu proses berpikir dalam menyusun kurikulum operasional sekolah. Satuan pendidikan memiliki kebebasan untuk mengembangkan dengan cara lain selama selaras dengan tujuan utama dari kurikulum operasional sekolah.
Artikel Parenting

This is the heading

This is the heading

This is the heading
