Hubungi BungRam    

Menolak Vaksin COVID-19, Antara “Taqlid” Buta dan Sikap Keberagamaan Rasional


   

Seorang teknisi bengkel berumur 25 tahun di bilangan Jatinegara Jakarta Timur, menyatakan bahwa COVID-19 itu sebenarnya tidak ada, ia tak percaya COVID-19 sejak awal virus ini muncul dan membuat  zona merah hampir seluruh wilayah Indonesia. Ia menyebut “COVID-19 sebetulnya kayak sakit biasa.” Ia berkata orang yang takut terhadap virus ini “lebay”. “Ada yang jauh lebih mengerikan kayak kanker, serangan jantung, atau yang lain,” katanya. Ia mencontohkan kasus-kasus yang memperkuat keyakinannya, “Kan ada, tuh, yang nggak bergejala dan akhirnya bisa sembuh. Itu bukti juga kalau aslinya COVID-19 ini sama kayak penyakit-penyakit masuk angin. Dan selain itu, yang rawan kena juga orang-orang berumur tua.” 

 

Menjelang pertengahan  tahun 2020, sejak Indonesia mulai merasakan dampak berat dari pandemi COVID-19 ini juga beredar isyu tentang teori konspirasi dari mewabahnya virus yang sudah jelas menurut laporan WHO bahwa lebih dari 1 juta kasus COVID-19 telah dikonfirmasi di seluruh dunia, meningkat lebih dari sepuluh kali lipat dalam waktu kurang dari sebulan.

  

Mengapa perlu vaksinasi?

 

Pemerintah Indonesia kini tengah melakukan vaksinasi, setelah vaksin Sinovac, kemudian vaksin astrazeneca kepada masyarakat luas secara bertahap, Vaksinasi merupakan prosedur pemberian suatu antigen penyakit (vaksin), biasanya berupa virus atau bakteri yang dilemahkan atau sudah mati, bisa juga hanya bagian dari virus atau bakteri. Tujuannya adalah untuk membuat sistem kekebalan tubuh mengenali dan mampu melawan saat terkena penyakit tersebut. Vaksin biasanya berisi mikroorganisme, misalnya virus atau bakteri yang sudah mati atau masih hidup tetapi dilemahkan. Vaksin juga bisa berisi bagian dari mikroorganisme yang bisa merangsang sistem kekebalan tubuh untuk mengenali mikroorganisme tersebut.

Bila disuntikkan kepada seseorang, vaksin akan menimbulkan reaksi sistem imun yang spesifik dan aktif terhadap penyakit tertentu, misalnya vaksin flu untuk mencegah penyakit flu dan vaksin COVID-19 untuk mencegah infeksi virus SARS-CoV-2. Biasanya, vaksin dimasukkan ke dalam tubuh manusia dengan cara disuntik.

 

Jadi vaksinasi itu ibaratnya perlindungan tubuh secara gen dengan diberi antigen untuk proses produksi antibodi yang dikenal sebagai immunoglobulin ( Ig ), Y  besar  berbentuk protein yang digunakan oleh sistim kekebalan tubuh untuk mengidentifikasi dan menetralisir benda asing seperti bakteri patogen dan virus.

 

Manfaatnya ialah:


1. Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19


2. Mendorong terbentuknya herd immunity (kekebalan kelompok)

 

3. Meminimalkan dampak buruk ekonomi dan sosial akibat pandemi

  

Beberapa pandangan di sebagian masyarakat yang menolak vaksinasi dengan vaksin asal negeri China itu dikarenakan silang pendapat dan ditambah berita hoaks tentang kandungan vaksin, kemudian terkait kekhawatiran mengenai dampak negatif dari vaksin, serta  isyu bahwa vaksinasi adalah bagian dari program negara pertama “pengekspor” virus COVID-19 itu melemahkan atau bahkan “membunuh” masyarakat lain di dunia, lewat zat berbahaya pada cairan vaksin. Hingga isyu lainnya yang berkaitan dengan permasalahan politik dagang dan sebagainya.

 

Pada tanggal 8 Januari 2021 Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) menyatakan bahwa vaksin Covid-19 produksi Sinovac , China, yang dibeli Pemerintah Indonesia suci dan halal. Kemudian dilanjutkan  dengan pengujian keamanannya oleh tim BPPOM yang memastikan kandungan vaksin aman bagi masyarakat.  

 

Setelah pemerintah menetapkan tentang pemberian Vaksin COVID-19, pada awal Januari 2021 sebuah pesan di percapakan aplikasi WhatsApp menyebar. Pesan tersebut menyebutkan rakyat Aceh menolak vaksin karena ulama Aceh menyebutkan bahwa vaksin banyak mudaratnya dan haram. “Rakyat Aceh menolak vaksin covid19 karena banyak mudharatnya dan syari'atnya menurut para ulama Aceh  itu haram. Pemerintah pusat tidak berhak ikut campur masalah hukum haram menurut Agama, karena masalah Agama mutlak kewenangan Pemerintah Aceh, bukan kewenangan pemerintah RI. Bila ngoto pemerintah pusat memaksakan kehendak, rakyat Aceh siap perang..!!" demikian isi pesan tersebut. 

  

Keberagamaan yang irasional lebih mudah terpengaruh berita bohong – hoaks.

 

Sebaran berita yang tidak memiliki dasar tersebut kontan mengundang perhatian publik dan sekaligus membuat sebagian  masyarakat terprovokasi untuk menolak program vaksinasi COVID-19. Namun benarkah demikian adanya? 

 

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh seperti diberitakan media Antara pada tanggal 12 Januari 2021 mengatakan bahwa vaksin COVID-19 buatan SINOVAC sudah jelas kehalalannya karena sudah dikaji oleh Majelis Ulama Indonesia. MPU pun meminta masyarakat tidak perlu ragu akan status hukum vaksin COVID-19 Sinovac tersebut.

 

Sesungguhnya sikap kebanyakan masyarakat kita yang mudah mempercayai berita-berita yang tersebar di media sosial lebih menunjukkan minimnya literasi media dan kultur pemikiran (terutama dalam hal keagamaan) yang tidak kritis. Yang demikian sering membuat masyarakat tersebut mudah terjebak isyu dan berita hoaks yang disebarkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

 

Sejak pandemi ini mulai menyerang Indonesia, dan korban terinveksi COVID-19 diketahui pertama kali, masyarakat Indonesia cenderung menyikapi masalah ini dengan pandangan yang meremehkan. Narasi bahwa COVID-19 adalah konspirasi muncul sejak kemunculan virus ini, bersamaan dengan pola komunikasi publik pemerintah Indonesia yang cenderung meremehkan keberadaan virus tersebut. Misalnya, narasi ini menyebut COVID-19 adalah kongkalikong “elite global”. Para menteri pemerintahan Jokowi juga menyepelekan komunikasi krisis. Anda mungkin masih ingat pernyataan Menteri Kesehatan Terawan soal “kematian efek flu lebih tinggi dari corona.” Ingat pula Menteri Luhut Pandjaitan yang bilang “virus corona tidak tahan cuaca panas.” Juga Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang mengenalkan ‘kalung anti corona.’   


Dan akankah saat dunia sudah mulai berpikir serius menangani masalah penyebaran virus yang tidak terkendali ini dengan melakukan vaksinasi warganya juga akan disikapi dengan pola yang sama? 

 

Penolakan yang dilakukan karena lebih mendahulukan asumsi yang tidak rasional. Mengkaitkan sikap penolakan dengan konteks keagamaan yang “taqlid”, bukan  berpikir logis dan mengedepankan konsep kemasalahatan  - mencegah mudharat – dari kerentanan masyarakat yang tidak mendapatkan vaksin terhadap infeksi virus corona, bukan saja menunjukkan sikap yang tidak arif, namun juga menunjukkan pemahaman agama yang sempit. 

 

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dr. H. M. Asrorun Ni’am Sholeh pada tanggal 19 Maret 2021 menetapkan bahwa vaksin AstraZeneca haram hukumnya, disebabkan mengandung zat yang berasal dari babi. Atau proses produksinya menggunakan enzim yang berasal dari babi.

 

Namun kemudian ia menegaskan bahwa vaksin tersebut tetap diperbolehkan untuk digunakan oleh masyarakat saat ini karena beberapa alasan; Pertama, kata Asroru, adanya kebutuhan mendesak yang menduduki darurat syari. Kedua, telah ada keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang bahaya atau risiko fatal jika tidak dilakukan vaksinasi Covid-19. ketiga, ketersediaan vaksin Covid-19 yang halal dan suci tidak mencukupi untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 guna menciptakan kekebalan kelompok. Ketentuan keempat, ada jaminan kegunaan dan keamanan oleh pemerintah.

 

Dan kelima, pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin Covid-19 mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia baik di Indonesia maupun di tingkat global.

 

Mendudukan masalah pro kontra vaksinasi COVID-19 dari sudut pandang fiqih tanpa dibekali pemahaman yang mendalam terkait kaidah-kaidah ushuuliyyyah akan membentuk pola pikir keberagamaan yang ‘irasional’. Dampak negatifnya ialah akan mudah dipengaruhi, bahkan dilumpuhkan dengan berita bohong – hoaks.

  

Konsep ‘saddudz dzari’ah’ dalam permasalahan hukum fiqih. 

  

‘Saddudz dzari’ah’ merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (istinbath al-hukum) dalam Islam. 

 

Secara etimologi ma’na ‘saddudz dzari’ah’ adalah:

  

سد الطرق المؤدية إلى الفساد ، وقطع الأسباب الموصلة إليه ، وحسم مادة الفساد ، من أصلها .

 

(Penutupan jalan menuju kerusakan, memutus penyebab yang mengarah padanya, dan menyelesaikan permasalahan kerusakan, dari asalnya.)

  

Setiap perbuatan mengandung dua sisi, pertama perantara yang mendorong untuk berbuat sesuatu, dan kedua tujuan yang menjadi kesimpulan dari perbuatan itu, baik atau buruk. Perbuatan yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu itulah disebut Dzari’at. Adapun dzari’ah mengandung dua pengertian, yaitu yang dilarang, disebut sadd al- dzari’ah, dan dan yang dituntut untuk dilaksanakan disebut fath al- dzari’ah. 

 

Pandemi COVID-19 tentu sudah menjadi bencana global, dan hampir semua negara mengalami dan telah jatuh banyak korban. Upaya pencegahan penularan, dan pengobatan korban telah jauh dan begitu massif penanganannya. Oleh karenanya hal-hal yang mengarah kepada jalan ‘mafsadah’ akibat pandemi yang amat panjang ini perlu diupayakan penanganannya secara baik dan menyeluruh. Dan vaksinasi adalah salah satu bagian yang penting dari ikhtiar mencegah semakin massifnya penularan, dengan “memblock” lewat konsep herd immunity yang sudah disebutkan di atas.

 

Adapun permasalahan apakah kandungan vaksin mengandung zat haram atau tidak, dalam kondisi seperti ini, maka penetapan hukum melalui konsep ‘saddudz dzari’ah’ adalah jalan keluar yang dibenarkan. Karena  vaksinasi adalah upaya menutup jalan kerusakan yang ditimbulkan (sudah terbukti secara empirik dan ilmiah) akibat penularan virus corona – COVID19 itu. 

 

Selain itu, terdapat kaidah fiqhiyyah yang dapat dijadikan dasar sadd dzari’ah sebagai metode istinbath hukum dan sebagai petunjuk

(dalil), yaitu:

 

دَرْءُ الْمَفَاسِد أوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِح 

  

“Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan” (maslahah).

 

Selain itu kaidah 

     إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ . 

 

Apabila berbaur yang halal dengan yang haram, maka yang haram mengalahkan yang halal). ‘Saddudzdzari’ah’ pun bisa disandarkan kepada kedua kaidah ini, karena dalam ‘Saddudz dzari’ah’ terdapat unsur-unsur atau jalan kepada ‘mafsadah’ yang harus dikalahkan atau ditutup. Tentunya hal ini secara kontekstual berkenaan dengan kondisi ‘dzari’ah’, dimana kemaslahatan lebih didahulukan, dengan menarik kesimpulan bahwa percampuran zat haram dan halal tersebut kita abaikan karena kondisi darurat, kerusakan yang ditimbulkan apabila kita tidak lakukan tindakan (tetap menggunakan vaksin yang sebagian kandungannya ada zat haram).

 

Menolak vaksin tanpa alasan yang rasional adalah cara pandang terhadap permasalahan yang dalam kaidah syar’i justru bertentangan. Alih-alih kita ingin menghindari yang ‘mafsadah’- (haram), justru kita menjadi pintu ‘mafsadah’. Mengapa?  Karena proses dan upaya untuk ‘saddudz dzari’ah’ kita abaikan. Karena taqlid, bukan karena prinsip keilmuan. Dan penolak vaksin yang tidak memiliki argumen rasional  berkaitan dengan dasar   “Taqlid” buta  bisa juga dikategorikan sebagai    melakukan  ‘fathudz dzari’ah’.

[Bungram-23032021]

 

——————————— 

 

Catatan tambahan: Apakah vaksin astrazeneca halal? 

 

Baca tautan berikut trto.id - Perbedaan Vaksin Sinovac dan AstraZeneca: Apakah Halal & Efikasinya

   

 

Bagikan

A6CCE137-0000-4970-B75E-62AC57D0DF6D
Membangun kultur positif di sekolah
8EABE3CA-978F-418C-BF70-F796F5DFB8A4
Anak aktif, bukan suatu masalah