Hubungi BungRam    

New Post

Gus Yaqut, Afirmasi Dan Area Panas Perbedaan Paham


Membicarakan isyu perbedaan paham di negeri ini, khususnya paham keagamaan atau praktik keagamaan dalam Islam cukup unik dan sering sensitif,  bahkan bisa berujung kepada perpecahan. Beberapa jam setelah Gus Yaqut dilantik sebagai Menteri Agama Republik Indonesia, ia mengeluarkan statemen yang sontak jadi viral, dan menaikkan satu kosa kata dalam trending topic di twitter, “Syiah”.

092DCA70-F071-4622-AC62-E8B91D762735

 Afirmasi pak menteri yang baru ini disampaikan untuk melindungi para penganut Syiah dan Ahmadiyah, dalam pandangan saya adalah sebuah peryataan positif dan bagus, juga sebagai salah satu langkah awal yang berani, karena kita semua tahu, bahwa Gus Yaqut yang selama ini menjabat sebagai panglimanya Banser NU, sebagai sosok yang kerap menunjukkan sikap tegas tehadap kelompok intoleran. Dan ketika Gus Yaqut ada di posisi legal dari pemerintahan ini, afirmasi itu adalah salah satu perwujudan pemikirannya yang selama ini mungkin akan dianggap “melawan arus” ulama Indonesia pada umumnya. Tapi di sisi lain, tokoh-tokoh besar NU sebelum ini justru menunjukkan sikap yang sama dalam melihat  permasalahan diskriminasi terhadap kelompok minoritas seperti Syiah dan Ahmadiyah. Pandangan para tokoh  itulah yang kini sedang disampaikan oleh Gus Yaqut dalam koridor negara yang punya otoritas secara hukum.

 

Majelis Ulama sebagai sebuah organisasi keagamaan kerap memberi catatan yang cenderung berpihak terhadap kelompok mayoritas (muslim). Kultur keagamaan kita sejak lama sering tersandung oleh penafsiran atas otoritas dalam menetapkan vonis dalam sisi keyakinan. Oleh karena MUI merupakan gabungan ulama mayoritas, tentu tidak aneh jika mindsetnya dalam membuat fatwa bercorak mewakili suara mayoritas. Oleh karenanya hal ihwal fatwa keagamaan (Islam)  tidak diwakili oleh kementerian agama, meskipun secara umum, bicara kementrian Agama juga akan berhubungan dengan segala aktifitas pemeluk agama mayoritas di Indonesia, yaitu agam Islam. 


Yang menjadi catatan penting dan kemudian membuat pintu komunikasi antara pemeluk paham di kalangan muslim  Indonesia menjadi sempit adalah karena otoritas yang bersifat pemikiran atau fatwa hasil ijtihad dikooptasi oleh organisasi Majelis Ulama tersebut. Dan baru akan menjadi ranah pemerintah jika beririsan dengan hukum positif. Seperti kasus pelanggaran HAM dan kekerasan yang dilakukan kelompok muslim tertentu terhadap kelompok muslim Syiah di Sampang Madura delapan tahun silam.

 

Mengapa pertentangan dan permusuhan yang bisa berujung tindakan kriminal atas masalah keyakinan beragama di negeri ini terus berlangsung tanpa peduli dengan hal yang paling esensial dari nilai keagamaan, Yaitu nilai kemanusiaan?

 

Pertama, menurut saya aktifitas keagamaan di masyarakat pada umumya merujuk kepada tokoh agama, baik dalam pemahaman, doktrin keyakinan, dan implikasi eksternal dari pemahaman atas keyakinannya. Ada semacam dikotomi antara pemahaman keyakinan dengan kehidupan bermasyarakat berdasarkan asaa hukum negara. Sehingga dampak terburuknya ialah aksi kekerasan atas nama keyakinan agama dipandang lumrah, diperkuat oleh pendapat pribadi tokoh ulama atas penafsiran sempitnya atas teks agama.

 

Kasus perusakan, penganiayaan dan pengusiran kelompok pemeluk paham Syiah di Sampang Madura terjadi karena tokoh agama setempat yang diwakili oleh MUI Jawa Timur seakan memberi restu atas tindakan anarkis dan kriminal warga yang  berbeda paham, dengan dalih stigma atau fatwa sesat. Padahal hak kemanusiaan para pemeluk keyakinan yang dianggap sesat itu wajib dilindungi atas nama hukum negara, bahkan sejatinya atas nama agama itu sendiri.

 

Kedua, seringkali fatwa ulama secara lokal yang yang bersumber dari pemahaman ulama itu sendiri yang amat terbatas, mendahului hukum formal dan akal sehat. Kultus ulama secara serampangan menyebabkan agama dijalankan dengan pola pikir yang sempit, dan mudah dipicu oleh berbagai isyu dan provokasi yang tidak bertanggungjawab.

 

Isyu toleransi antar pemeluk agama di negeri ini mungkin cenderung mudah dikontrol, meski masih suka terjadi tindakan diskriminatif di berbagai daerah. Namun sikap permusuhan atas perbedaan keyakinan dalam agama Islam secara internal api sekamnya amat sulit dipadamkan. 

 

Menteri Agama, atau tokoh agama selama ini boleh dikatakan cukup berhasil meredam konflik antar umat beragam di Indonesia. Namun tidak dalam dalam konflik perbedaan keyakinan di dalam agama Islam itu sendiri. Pertentangan penganut paham Sunni dengan penganut paham Syiah di Indonesia seperti tidak berujung. Dan kebencian yang dirawat terhadap kelompok Syiah seperti mendarah daging tanpa kesadaran pemikiran untuk meninjau lebih luas dan membuka pintu untuk dialog mencari titik temu persamaannya. Kemudian ironinya lagi sikap tersebut dilembagakan secara doktrinal, bahkan difatwakan secara resmi oleh organisasi yang bernama majelis ulama. 

 

Arogansi pemahaman yang terlembagakan itu padahal sering diupayakan lewat kajian secara ilmiah dan difasilitasi lewat dialog terbuka antar pemuka masing-masing ulama otoritas di kedua kelompok. Namun isyu yang didasari atas fitnah dan kesalahpahaman sudah terlampau menyatu dalam pemikiran ummat luas yang awam. Dan tatkala arogansi pemahaman tersebut itu berwujud menjadi tindakan perundungan, perusakan dan pelanggaran atas hak kemanusiaan, di situlah peranan pemerintah dan aparat penegak hukum dibutuhkan.

 

Upaya mempertemukan perbedaan pemahaman agar timbul sikap saling mengerti dan sikap toleransi harus terus dibangun. Selama para ulama dari masing-masing pihak tidak menunjukkan sikap ketulusan dan kedewasaan menyikapi perbedaan, maka selama itu pula muncul area konflik internal di kalangan ummat muslim Indonesai yang sulit diselesaikan. Area konflik bisa menjadi dingin ketika kaum minoritas pemeluk keyakinan, baik Syiah ataupun Ahmadiyah, bisa bersikap pasif dalam menjalankan keyakinannya. Namun jika mereka tetap menjalankan aktifitas keagamaan menurut keyakinannya tersebut secara terbuka, meski tidak mengganggu  atau berindikasi terhadap munculnya ketersinggungan pihak lain, maka akan dengan mudah menaikkan suhu kebencian para penentang dan mendorong muncul kembali konflik karena perbedaan pemahaman tersebut. Dan seharusnya masalah itu bisa diatasi oleh pemerintah dan aparat terkait demi tegaknya keadilan dan pemerataan hak kemanusiaan atas nama warga negara.

 

Kedewasaan kita dalam beragama dan menjalankan keyakinan keagamaan dengan baik, yang menampilkan Islam sebagai agama rahmat bagi sekalian alam, mungkin butuh waktu dan proses yang tidak singkat dan sederhana. Tapi semangat dan kedaulatan pemerintah dalam menegakkan keadilan dan kemanusiaan di bumi nusantara ini harus terus diupayakan, dan diwujudkan, meski tantangannya pasti amat berat, lembaga resmi pemerintah masih terlalu lemah untuk menjadi sebuah alat negara yang kuat dan berwibawa. Oleh karena ya Gus Yaqut cepat memberikan klarifikasi tentang afirmasi perlindungna para pemeluk Syiah dan Ahmadiyah tersebut. 

  

Gus Yaqut kini sedang memasuki area “panas” tersebut. Area yang selama ini suhunya tidak pernah mereda karena dasar pemahaman tentang klaim dan tuduhan sesat tidak pernah bisa didialogkan. Keberanian pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama untuk menyudahi, atau paling tidak memberikan koridor hukum atas nama hak warga negara yang dijamin Undang-Undang akan  memiliki dampak dan pengaruh bagi terwujudnya rekonsilisasi antar kelompok ummat Islam di Indonesia. Sikap tegas dan terbuka pemerintah menjadi pengayom seluruh pemeluk agama dan berbagai lapisan masyarakat, akan menjadi pijakan yang penting terwujudnya keharmonisan di tengah-tengah ummat. 


[BungRam - 281220]

Bagikan

Artikel Lainnya